Selasa, 30 Oktober 2012

Interest group dan proses kebijakan

Untuk menggunakan istilah ‘policy triangle’ atau segitiga politik pada, ada banyak
aktor dalam proses kebijakan itu. Pemerintah sering berkonsultasi dengan kelompok eksternal untuk
melihat apa pendapat mereka tentang isu yang ada dan untuk memperoleh informasi tertentu. Pada
akhirnya kelompok ini berusaha untuk mempengaruhi kementerian dan pegawai negeri. Di banyak
negara, interest group atau pressure group jumlahnya semakin banyak, dan ingin mempengaruhi
pemikiran pemerintah dalam kebijakan atau ketentuan pelayanan. Mereka menggunakan berbagai
cara agar suara mereka didengar, termasuk dengan membangun hubungan dengan mereka yang
berkuasa, memobilisasi media, mengadakan diskusi formal atau menyediakan bahan kritikan
terhadap kebijakan pemerintah kepada oposisi politik. Beberapa interest group jauh lebih
berpengaruh dibandingkan yang lain: dalam bidang kesehatan, profesi medis masih merupakan
kepentingan yang paling berpengaruh di luar pemerintah di banyak negara.

terori pluralisme, yakni sebuah pandangan dimana kekuasaan tersebar luas dalam masyarakat sehingga tidak ada kelompok yang memegang kekuasaan absolut. Pluralis berpengaruh dalam membangun perhatian terhadap gagasan pendamaian negara antara persaingan kepentingan dengan perkembangan kebijakan. Hasilnya, mereka fokus pada interest group untuk menjelaskan bagaimana kebijakan dibentuk, yang
berpendapat, meskipun terdapat elite, tapi tidak ada elite yang mendominasi sama sekali. Sumber
kekuasaan seperti informasi, keahlian dan uang, terdistribusi secara non‐kumulatif.

Apabila hal ini benar untuk masalah kebijakan rutin (‘politik rendah’), maka pluralisme dikritisi karena tidak
memberikan timbangan yang sesuai terhadap fakta bahwa keputusan ekonomi utama, yang merupakan bagian dari ‘politik tingkat tinggi’, cenderung diambil oleh elite kecil dalam rangka untuk mempertahankan  rezim ekonomi yang ada. Dalam keadaan ini, pluralisme jelas ‘membatasi’ kepentingan mereka yang ingin menggantikan sistem ekonomi kapitalis dengan sosialis dan tidak akan diundang dalam proses pengambilan kebijakan. Bab ini membahas bagaimana usaha interest group mempengaruhi masalah kebijakan rutin.
Pluralis juga dikritik karena gagal mengenali perbedaan utama antar negara, terutama fakta bahwa di banyak negara perbendapatan rendah, terdapat sinyal kecil sampai interest group nasional yang saat ini bisa dibandingkan, yang memberikan tekanan pada pemerintah dan membuka proses kebijakan terhadap pengaruh non pemerintah. Sederhananya, di negara‐negara ini, pengaruh di luar pemerintah cenderung turun dari personal ke hubungan keluarga dimana menteri dan pegawai kantor diharapkan menggunakan posisi mereka untuk meningkatkan situasi anggota keluarga atau suku mereka.

jenis interest group 
1. Sectional group
Sectional group biasanya mampu untuk tawar‐menawar dengan pemerintah karena
mereka menyediakan peran produktif tertentu dalam ekonomi. Pengaruh mereka dengan
pemerintah sangat tergantung pada seberapa penting negara memikirkan peran ini. Kadang kala
mereka menantang kebijakan pemerintah, jika mereka tidak suka dengan apa yang diajukan oleh
pemerintah. Sebagai contoh, serikat dagang yang terorganisir dengan baik, terutama dalam sektor
publik, dapat membujuk anggota mereka memecat pekerja mereka, yang dapat mengancam
ekonomi dan reputasi pemerintah, begitu pula apabila mereka menarik dukungan finansial terhadap
partai politik tertentu (kebanyakan adalah partai politik berhaluan kiri). Terang saja kekuasaan
interest group seperti serikat dagang tergantung pada faktor‐faktor seperti struktur ekonomi (seperti
sejumlah besar pekerja dalam perusahaan kecil jauh lebih sulit untuk mengorganisir dibandingkan
dengan sejumlah kecil orang dalam perusahaan besar), struktur tawar menawar upah (kekuasaan
serikat umumnya lebih kecil dalam sistem yang tidak terpusat daripada sistem yang terpusat),
jumlah serikat, yang disatukan oleh idiologi dan seberapa baik pendanaan mereka. Media dapat
dianggap sebagai bentuk khusus dari sectional interest dengan peran penting tertentu dalam agenda
seperti menjual layanan mereka untuk memaksimalkan keuntungan.





2. Cause group
Cause group bertujuan untuk mendukung isu yang tidak harus spesifik kepada anggotanya
sendiri. Sebagai contoh, orang cacat atau orang yang menderita AIDS dapat membentuk pressure
group untuk membentuk kebijakan yang berkaitan langsung dengan diri mereka. Di lain pihak, orang
dari seluruh kelas dengan rentang kepercayaan yang luas datang bersama dalam organisasi seperti
Greenpeace untuk mendukung konservasi global dari spesies atau Amnesty International yang
menyoroti pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia, atau Medicins San Frontieres (MSF) yang
mendukung pengorganisasian intervensi humanitarian dalam zona perang.


Fungsi interest group
Secara keseluruhan, jenis interest group yang berbeda mengindikasikan rentang fungsi yang dapat mereka penuhi dalam masyarakat. Peterson (1999) menjelaskan bahwa interest group menyediakan tujuh fungsi dalam masyarakat sebagai berikut:
1. Partisipasi – karena pemilihan dalam demokrasi merupakan cara tidak langsung dan jarang
dari warga negara untuk terlibat dalam isu publik, maka interest group menyediakan langkah
alternatif bagi para pemilih untuk terlibat dalam politik dan menyampaikan opini mereka
kepada politikus.
2. Perwakilan – saat pembuat kebijakan memperhitungkan pandangan berbagai interest group,
maka semakin banyak opini yang dapat dipertimbangkan.
3. Pendidikan politik – memberikan cara bagi para anggota untuk belajar mengenai proses
politik, sebagai contoh, jika mereka menjadi pegawai kantor di sebuah interest group.
4. Motivasi – interest group dapat membuat isu baru untuk menarik perhatian pemerintah,
menyediakan lebih banyak informasi, merubah cara pandang pemerintah dan bahkan
mengembangkan opsi kebijakan baru melalui kegiatan ilmiah dan politik mereka.
5. Mobilisasi – interest group membangun tekanan terhadap tindakan dan dukungan untuk
kebijakan yang baru (seperti dengan menarik media dalam topik tersebut).
6. Pemantauan – interest group menguji performa dan perilaku pemerintah, dengan
berkontribusi dalam akuntabilitas pemimpin publik, sebagai contoh dengan melihat apakah
janji‐janji politik ditepati. Mereka juga memasukkan perusahaan swasta dalam hitungan
perlawanan seperti pada pemerintah nasional untuk mempersoalkan kekuasaan bisnis
transnasional.
7. Provision (ketentuan) – interest group dapat menggunakan pengetahuan mereka mengenai
kelompok pasien tertentu atau kebijakan pemberian pelayanan dengan atau tanpa
pendanaan pemerintah (misalnya masyarakat misionaris)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tulisan Perempuan

Popular Posts